BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Krisis moneter
adalah anjloknya perekonomian suatu negara yang disebabkan oleh hancurnya suatu
sistem pemerintahan yang berdampak besar terhadap suatu negara. Indonesia
selama perkembangannya telah mengalami beberapa fase pemerintahan. Sebagai
negara berkembang, Indonesia sudah sering mengalami krisis moneter. Krisis
moneter yang paling parah terjadi pada pertengahan tahun 1997, berawal dari
melemahnya mata uang Thailand baht terhadap dollar AS. Pada tanggal 14 dan 15
Mei 1997, nilai tukar baht terhadap dollar AS mengalami gocangan akibat para
investor asing mengambil keputusan jual karena tidak percaya lagi terhadap
prospek perekonomian dan ketidakstabilan politik negara Thailand. Sehingga pada
tanggal 2 Juli 1997, bank sentral Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar baht dibebaskan
dari ikatan dollar AS dan meminta bantuan IMF (International Monetary Fund). Pengumuman ini menyebabkan nilai baht
terdepresiasi hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dollar AS
yang menyebabkan nilai dollar menguat, yang kemudian berimbas ke rupiah Indonesia.
Sebenarnya krisis yang terjadi
di Indonesia bukan hanya karena dipicu oleh melemahnya nilai mata uang Thailand
baht terhadap dollar AS saja, tetapi juga disebabkan oleh sistem ekonomi yang
dijalankan oleh pemerintah pada saat itu. Sebelumnya krisis yang terjadi di
negara-negara Asia seperti Thailand, Korea Selatan dan Indonesia sudah dapat
diramalkan walaupun waktunya tidak dapat dipastikan. Hal ini terlihat dari
defisit neraca yang terlalu besar dan terus meningkat pada setiap tahunnya.
Selama pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), Indonesia menikmati
pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, dengan kembali membaiknya hubungan
politik dengan negara-negara Barat dan adanya kesungguhan pemerintah untuk
melakukan rekontruksi dan pembangunan ekonomi, maka arus modal mulai masuk
kembali ke Indonesia.
Namun disamping kelebihan-kelebihan
tersebut, terdapat kekurangan pada masa pemerintahan Orde Baru. Melaui
kebijakan-kebijakannya Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang
sangat pesat, namun dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang
rapuh. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang
diawali dengan krisis pertukaran mata uang terhadap dollar AS. Kecenderungan
melemahnya mata uang rupiah semakin menjadi ketika terjadinya aksi mahasiswa
pada tanggal 12 Mei 1998 yang dikenal dengan Tragedi Trisakti.
Akibat
krisis moneter yang melanda Indonesia, akhirnya Presiden Soeharto dipaksa
mundur dari jabatannya pada tahun 1998, yang kemudian digantikan posisinya oleh
Presiden B.J Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden
Indonesia. Walaupun tidak banyak yang dapat beliau lakukan dengan masa
kepemerintahan yang hanya selama satu tahun, namun melalui kepemerintahannya, Indonesia
sedikit demi sedikit mengalami perbaikan dari segala aspek, baik itu politik,
ekonomi dan sistem pemerintahan. Sehingga masa ini di kenal sebagai Era
Reformasi.
B.
Rumusan masalah
Berdasarkan pada latar belakang diatas,
maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :
1.
Bagaimana latar
belakang terjadinya krisis moneter di Indonesia?
2.
Bagaimana dampak
yang dihasilkan dari terjadinya krisis moneter?
3.
Bagaimana peranan
B.J Habibie terhadap perbaikan perekonomian di Indonesia pasca krisis moneter ?
C.
Tujuan Makalah
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penulis menyusun
tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui latar belakang tejadinya krisis moneter
di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari terjadinya
krisis moneter.
3. Untuk mengetahui peranan B.J Habibie terhadap perbaikan
perekonomian di Indonesia pasca krisis moneter.
D.
Kegunaan Makalah
Berdasarkan
tujuan makalah di atas, maka penulis menyusun kegunaan makalah sebagai berikut
:
1. Penulis, sebagai wahana penambah pengetahuan untuk
mengetahui tentang latar belakang terjadinya krisis moneter.
2. Pembaca, sebagai media informasi untuk mengetahui tentang
seluk-beluk perekonomian di Indonesia pada saat krisis moneter hingga era
reformasi.
E.
Prosedur Makalah
Makalah
ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan
adalah metode deskriptif. Data teoritis dalam makalah ini dikumpulkan dengan
menggunakan teknik studi pustaka artinya penulis mengambil data melalui
kegiatan membaca berbagai literatur yang relavan dengan tema makalah.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Tinjauan Pustaka
1.
Definisi Ilmu Ekonomi
Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari
individu-individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi dan
konsumsi barang dan jasa. Tujuan ilmu ekonomi ini adalah untuk meramalkan
berbagai peristiwa ekonomi dan untuk membuat berbagai kebijakan yang akan
mencegah atau mengoreksi berbagai masalah seperti pengangguran, inflasi, atau
pemborosan dalam perekonomian.
Ilmu
ekonomi terbagi menjadi ilmu makroekonomi dan ilmu mikroekonomi. Ekonomi mikro
adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dari unit-unit ekonomi
individual, seperti rumah tangga, perusahaan, dan struktur industri. Sementara
ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang memperlajari persoalan ekonomi
secara keseluruhan atau nasional, seperti pertumbuhan, deflasi, inflasi,
pengangguran atau kesempatan kerja.
2.
Definisi Krisis Moneter
Krisis moneter adalah krisis yang
berhubungan dengan keuangan atau perekonomian suatu negara, ditandai dengan
anjloknya perekonomian suatu negara yang disebabkan oleh hancurnya sistem
pemerintahan.
3.
Definisi Inflasi
Salah satu peristiwa moneter yang
sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah
inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga
untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua
barang saja tidak dapat dikatakan inflasi. Kecuali, apabila kenaikan tersebut
meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga
barang-barang lain. Kenaikan harga karena, misalnya musiman, menjelang
hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh
lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dapat dikatakan
masalah atau penyakit ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk
menanggulanginya.
Ada
berbagai cara untuk menggolongkan inflasi, pergolongan pertama didasarkan atas
parah atau tidaknya inflasi tersebut. Adapun macam-macam inflasi :
a.
Inflasi ringan (di
bawah 10% setahun)
b.
Inflasi sedang
(antara 10-30% setahun)
c.
Inflasi berat
(antara 30-100% setahun)
d.
Hiperinflasi
(diatas 100% setahun)
4. Definisi Reformasi
a. Dalam
kamus besar bahasa Indonesia karya Drs.
Adam Normiet SAE, mereka mendefinisikan bahwa reformasi adalah suatu sikap
untuk melakukan perubahan radikal dalam rangka untuk melakukan perbaikan dalam
kehidupan masyarakat, maupun bangsa-negara.
b. Reformasi yaitu susunan tatanan prikehidupan yang lama
diganti dengan prikehidupan yang baru secara hukum untuk menuju perbaikan yang
lebih baik. (Mahir
Ilmu Sejarah Praktis dan Lengkap, hlm. 176)
Melihat kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang begitu
parahnya dan tidak terkendali, maka menjadikan rakyat Indonesia semakin kritis
dan berani untuk mengkritik pemerintah. Keberanian tersebut yaitu dengan
berpendapat bahwa Indonesia di bawah pemimpin Orde Baru tidak berhasil untuk
menciptakan negara yang makmur, adil dan sejahtera berdasarkan pancasila dan
UUD 1945.
Atas berbagai kesadaran tersebutlah maka secara
bersama-sama dengan dipelopori oleh para mahasiswa dan para cendikiawan
melakukan aksi besar-besaran yang dikenal dengan gerakan reformasi. Tujuan dari
gerakan reformasi ini tak lain adalah untuk melakukan perubahan dan
memperbaharui tatanan kehidupan maasyarakat berbangsa dan bernegara agar sesuai
dengan nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 baik dalam ekonomi,
politik, hukum dan budaya.
B.
Pembahasan
1.
Latar Belakang Terjadinya Krisis Moneter di Indonesia
Krisis pertama yang dialami Indonesia pada Orde Baru
adalah kondisi ekonomi yang sangat parah warisan Orde Lama. Selama periode
1962-1966 telah membawa Indonesia dalam kesulitan ekonomi yang sangat berat.
Inflasi mencapai 650%. Korupsi merajalela. Barang pokok sehari-hari mengalami
kelangkaan dimana-mana. Kondisi buruk tersebut diperparah dengan krisis politik
yang akhirnya memuncak pada Tragedi Nasional dengan korban jiwa banyak orang
pada tanggal 30 September 1965.
Melalui usaha keras disertai bantuan negara-negara donor,
Indonesia akhirnya berhasil bangkit kembali. Selama tiga dasawarsa berikutnya, Indonesia
menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, bahkan disebut sebagai negara
Asia berkinerja tinggi oleh bank dunia. Namun dibalik itu semua, salah satu
ciri dari perekonomian Indonesia adalah “Lebih Besar Pasak Daripada Tiang”.
Julukan tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia terlalu boros, sehingga
pengeluaran atau pembelajaan negara lebih besar daripada pendapatan, dan lebih
banyak membeli dari luar negeri daripada menjual barang keluar negri. Hal ini
mengakibatkan ketergantungan dana pada luar negri semakin melambung.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama ini, yang
selalu dijadikan suatu alasan oleh pemerintah untuk mengatakan bahwa
fundamental ekonomi Indonesia sangat kokoh, membuat banyak perusahaan swasta
yang juga meminjam uang keluar negri yang tidak dilandasi oleh kelayakan
ekonomi. Suku bunga diluar negri yang
lebih murah, serta kepercayaan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas kurs
rupiah, menyebabkan utang luar negri menjadi sumber dana yang menarik, murah,
dan tak banyak mengandung resiko kurs. Ketika perusahaan swasta beramai-ramai
mencari pinjaman luar negri, pada saat yang sama bank-bank luar negri berlomba
mencari bisnis di Indonesia. Sebab bagi mereka, Indonesia memiliki pertumbuhan
ekonomi yang tinggi serta merupakan lahan bisnis yang tak bisa dilewatkan
begitu saja. Dan bank-bank ini tak melihat beberapa kelemahan dan resiko yang
memang tersembunyikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sehingga memasuki dasawarsa 1990-an, pemerintah Orde Baru
mulai menampakan kekurangan-kekurangannya yang mendapat kritik tajam, karena
pemerintah yang terlalu sentralis, serta munculnya korupsi, kolusi dan
nepotisme secara signifikan. Tetapi, semua kritik tersebut tidak mendapat
perhatian yang serius dari pemerintahan saat itu. Sementara dalam pembangunan
perekonomian di Indonesia, tampak pertumbuhan yang sangat pesat. Bahkan dalam
laporan tahunan tahun 1997, bank dunia masih meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada tingkat rata-rata 7,8 persen.
Pada pertengahan 1997, kawasan Asia terkena krisis
finansial, dipicu dengan menurunnya mata uang Thailand baht terhadap dollar AS
pada 2 Juli 1997, dari 24,7 baht menjadi 29,1 baht per dollar AS. Pada saat itu
IMF (International Monetary Fund) sudah
memberikan paket pinjaman pada Thailand sebesar US$17.2 milyar. Tapi krisis
keuangan terus berlanjut. Sebanyak 56 dari 58 investment house Thailand ditutup
pada tanggal 8 Desember 1997.
Krisis penurunan nilai mata uang baht diikuti
negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya, seperti Filiphina, Malaysia,
Indonesia, dan Korea Selatan. Negara-negara ini di perkirakan memiliki struktur
perekonomian tidak jauh berbeda dengan Thailand. Krisis memicu pelarian modal
asing dari negara-negara tersebut, membuat sistem perbankan di negara-negara
tersebut ambruk satu demi satu. Ketika krisis
melanda Thailand, nilai baht terhadap dollar anjlok dan menyebabkan nilai
dollar menguat. Penguatan nilai tukar dollar berimbas ke rupiah.
Di Indonesia, tanda-tanda adanya krisis terjadi pada
minggu kedua Juli 1997, ketika kurs rupiah merosot dari Rp. 2.432 per dollar AS
menjadi sekitar Rp. 3.000 per dollar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia
mulai tidak stabil. Padahal pada saat itu hutang luar negri Indonesia, baik
swasta maupun pemerintah sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan
cadangan devisa semakin menipis. Bank Indonesia berusaha
membuat sejumlah kebijakan dengan melebarkan rentang kendali rupiah, namun
krisis moneter yang diikuti dengan semakin menipisnya tingkat kepercayaan,
membuat nilai rupiah semakin sulit dikontrol.
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli
1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai
tukar rupiah terhadap dollar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak
perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan PHK secara
besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin
langka. Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia
dimasa lalu dipandang cukup kuat dan di sanjung-sanjung oleh bank dunia.
Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Oktober 1997 Presiden Soeharto mengundang
IMF untuk membantu krisis yang terjadi di Indonesia. Namun sayangnya, paket
bantuan tersebut tidak banyak membantu, justru sebaliknya semakin menambah
beban hutang untuk rakyat Indonesia.
a) Keterlibatan IMF
Indonesia pertama kali menjadi anggota IMF pada tanggal 15
April 1954, dan pada bulan Mei 1965 Indonesia keluar dari IMF. Kemudian Indonesia
menjadi anggota IMF kembali pada 23 Februari 1967.
Dalam keanggotaannya Indonesia telah menunjuk Gubernur Bank
Indonesia sebagai Governor Of The Fund
(Gubernur IMF) untuk Indonesia dan mentri keuangan sebagai Alternate Governor Of The Fund (Gubernur pengganti IMF) untuk Indonesia.
Selama menjadi anggota IMF, Indonesia sudah menerima
beberapa fasilitas. Fasilitas pinjaman IMF yang pertama kali dimanfaatkan oleh Indonesia
adalah The Four Credit Tranche.
Penarikan credit tranche pertama dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh IMF,
yaitu sebesar USD 51,75 juta dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun.
Pinjaman tersebut terus berlanjut sampai dengan penarikan keempat sebesar USD
50 juta yang disetujui pada tanggal 14 April 1971. Dengan demikian pada tahun
tersebut, total pinjaman Indonesia terhadap IMF mencapai USD 148,4 juta.
Fasilitas tersebut diterima Indonesia dalam rangka mengatasi krisis sebagai
akibat kebangkrutan pada pemerintah di awal pemerintahan Orde Baru.
Selanjutnya pada 12 Januari 1983 Indonesia kembali
memanfaatkan fasilitas Bufferstock
Financing Facility (BFF) untuk membayar iuran bufferstock timah dan karet
dalam rangka menstabilikan harga-harga komoditas tersebut di pasar dunia. Fasilitas
lainnya yang pernah dimanfaatkan Indonesia adalah Compensatory Financing Facility (CFF). Fasilitas ini diberikan
kepada para anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran (bersifat
sementara) sebagai akibat berkurangnya penerimaan ekspor yang disebabkan oleh
faktor-faktor diluar kekuasaan negara-negara yang bersangkutan.
Hingga
akhirnya, ketika krisis moneter melanda Indonesia, Presiden Soeharto kembali
mengundang IMF untuk membantu menanggulangi krisis pada Oktober 1997. Melalui
beberapa perundingan akhirnya IMF memberikan bantuan sebanyak 23 milayar
dollar. Langkah pertama yang dilakukan oleh IMF dalam menanggulangi krisis di
beberapa negara Asia adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap
perekonomian negara-negara tersebut. Untuk itu IMF melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1)
Membantu negara-negara
yang paling parah terkena krisis (Indonesia, Thailand, Korea Selatan) melalui
program stabilisasi dan reformasi ekonomi;
2)
Memberikan pinjaman
sebesar SDR 26 milyar atau setara dengan USD 35 milyar kepada Indonesia, Thailand,
Korea Selatan dan membantu menggalang pinjaman dari sumber-sumber multilateral
dan bilateral untuk mendukung program reformasi tersebut;
3)
Mengintensifkan
konsultan dengan negara-negara anggota IMF lainnya yang terkena dampak krisis
yang memerlukan langkah-langkah penanggulangannya.
Seiring dengan ketiga hal tersebut, IMF
melakukan beberapa upaya segera sebagai berikut :
1)
Menerapkan kebijakan
moneter dan fiskal yang ketat untuk menahan depresiasi mata uang lebih lanjut;
2)
Memperbaiki
kelemahan sistem keuangan, yang di anggap sebagai penyebab utama terjadinya
krisis;
3)
Reformasi
struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi (seperti monopoli, hambatan
perdagangan dan praktek perusahaan yang tidak transparan).
Namun dibalik kebijakan-kebijakannya, ternyata paket
bantuan yang diberikan IMF tidak banyak membantu rakyat Indonesia. Justru paket
bantuan IMF itu yang dalam pengguanaannya terjadi banyak penyelewengan malah
semakin menambah beban hutang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.
Kebijakan pemerintah menutup 16 bank membuat pelaku usaha semakin hilang arah.
Nilai rupiah semakin terperosok pada level Rp. 5.097 per dollar AS. Pada 8 Januari,
rupiah semakin lemah menjadi Rp. 9.800 per dollar AS dan mencapai Rp. 11.050
pada akhir Januari 1998.
a.
Faktor Penyebab Krisis
Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis finansial disuatu negara,
diantaranya:
1.
Menurut sekelompok
peneliti, yakni Tambunan (1998), Kaminsky dan Reinhart (1996) dan Krugman
(1979), yang berpendapat bahwa penyebab utama suatu krisis ekonomi adalah
karena rapuhnya fundamental ekonomi domestik dari negara yang bersangkutan,
seperti defisit transaksi berjalan yang besar dan terus menerus dan utang luar
negri jangka pendek yang sudah melewati batas normal.
2.
Anwar Nasution
(1998) melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negri ditambah
lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar terjadinya krisis finansial
3.
Menurut kelompok
peneliti lain, yakni Eichengreen dan Wyplosz (1993), Martinez Peria (1998), dan
Obsfeld (1986) berpendapat bahwa krisis ekonomi terjadi karena hancurnya sistem
penentuan kurs tetap di negara-negara yang fundamental ekonomi atau pasarnya
baik.
4.
Lepi T. Tarmidi
berpedapat bahwa penyebab utama dari terjadinya krisis adalah merosotnya nilai
tukar mata uang terhadap dollar AS yang sangat tajam.
Melihat
dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya krisis moneter di Indonesia antara lain:
1.
Stok hutang luar negeri
swasta yang sangat besar dan umunya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi
bagi ketidakstabilan di Indonesia.
Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan bahkan cenderung
mengabaikan, dari para menteri bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan
sendiri mengahadapi besarnya persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam
mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa
menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani. Akan tetapi untuk hutang
yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki
mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang
swasta tersebut benar-benar menjadi masalah serius. Antara tahun 1992-1997, 85%
dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (bank
dunia, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang
dilanda krisis.
2.
Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia.
Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal
langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.
Ketika liberalisasi sistem
perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980, mekanisme pengendalian dan
pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya
pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan
hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus
peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak
tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan
banyak sekali bank yang sesungguhnya tidak bermodal cukup, namun tetap
dibiarkan beroprasi. Semua ini menyebabkan ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi,
sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai peredam kerusakan,
tetapi menjadi korban langsung akibat neraca yang tidak sehat.
3.
Sejalan dengan semakin tidak jelasnya perubahan
politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan
ekonomi pula.
4.
Hilangnya kepercayaan dunia maupun masyarakat Indonesia
sendiri terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, sehingga menghambat laju gerak
pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis yang
berkepanjangan.
b.
Berakhirnya
Rezim Orde Baru
Krisis moneter telah memberikan pengaruh besar untuk
bangsa Indonesia. Dimulai dengan menurunnya nilai kurs rupiah terhadap dollar
AS. Hal ini semakin membuat masyarakat resah dan takut akan kenyataan-kenyataan
yang menimpa mereka. Ternyata pemerintah bukan saja tidak berhasil memberantas
korupsi, justru sebaliknya malah semakin menyuburkannya. Ini terjadi dalam
pemerintahan pusat dan daerah, dari jabatan tertinggi sampai yang paling bawah.
Kolusi yang menyebarkan monopoli telah melebarkan jurang antara kaya dan
miskin, karena hanya sekelompok orang saja yang menikmati kesempatan dari
fasilitas-fasilitas khusus di bidang ekonomi, sementara sebagian besar rakyat
hidup dibawah garis kemiskinan.
Globalisasi
dan perkembangan masyarakat dunia yang transparan dan sarat informasi,
mendorong berlangsungnya perubahan-perubahan pesat. Hidup didalam polemik
ekonomi yang tak terarah, membuat rakyat memiliki banyak kebebasan, transparan
lebih besar, lebih berani tapi sekaligus juga semakin bingung, lebih pesimistis
tentang masa depan mereka, bahkan lebih abai.
Kecemasan
masyarakat itu akhirnya terefleksikan dalam aksi-aksi unjuk rasa, terutama
dimotori oleh kalangan mahasiswa. Pada mulanya, belum terdengar tuntutan agar Presiden
mengundurkan diri. Namun selanjutnya, semakin tampak dukungan rakyat kepada
pemerintah mulai surut. Akhirnya unjuk rasa bukan lagi menuntut perubahan
politik dan ekonomi, melainkan menuntut perubahan kepemimpinan nasional. Sejak
itu, tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin nyaring.
Kegalauan masyarakat juga terungkap dalam dalam
pemberitaan media massa. Jika media massa sebelumnya dibatasi oleh berbagai
ketentuan dalam pemberitaan, justru menampakan keberanian dan independensinya.
Media massa mulai bebas menurunkan pemberitaan dan opini yang menyuarakan
aspirasi rakyat. Pers nasional tersebut kian mendapat tempat, dengan adanya
kebijakan lunak dari pemerintah, seiring dengan tuntutan reformasi.
Rangkaian aksi
kerusuhan mencapai puncaknya ditandai dengan meletusnya Tragedi Trisakti pada tanggal
12 Mei 1998. Pada waktu itu, mahasiswa Universitas Trisakti sedang melancarkan
aksi unjuk rasa, namun mereka dihadang oleh aparat keamanan, dan terjadilah
bentrokan yang menewaskan empat orang mahasiswa akibat tembakan peluru tajam.
Tragedi ini menjadi bagian pemicu bagi rangkaian kerusuhan yang lebih besar
pada tanggal 13-15 Mei.
Kerusuhan juga
berlangsung di beberapa daerah, telah menimbulkan korban ratusan jiwa dan harta
benda. Aksi-aksi kekerasan massa, perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga
tindakan asusila, menimbulkan kesedihan dan luka yang dalam bagi bangsa Indonesia.
Aksi kekerasan itulah adalah perbuatan diluar dugaan, karena dilakukan sesama
rakyat Indonesia yang sebelumnya terkenal dengan keramahan dan kesantunannya.
Ketika puncak peristiwa kerusuhan ini terjadi, Presiden Soeharto
sedang berada di Kairo Mesir untuk mengadakan pertemuan Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) pada tanggal 13-14 Mei 1998. Melihat semua peristiwa yang
memilukan ini, Wakil Presiden menyampaikan pernyataan keprihatinan pemerintah
yang amat mendalam dan seruan kepada masyarakat
agar menahan diri. Pernyataan dan seruan in dibacalan di istana Wakil
Presiden pukul 23.00 WIB.
Di Jakarta,
korban-korban akibat kerusuhan telah berjatuhan. Pemerintah daerah Tanggerang mencatat
lebih dari seratus jenazah hangus terbakar di sebuah kompleks pertokoan. Pemda Bekasi
juga menemukan puluhan mayat korban kerusuhan. Pusat penerangan ABRI melaporkan
jumlah korban jiwa mencapai 500 orang. Belum lagi kerusuhan yang terjadi di Surakarta
Jawa Tengah dan beberapa daerah lain, diperkirakan korban melebihi jumlah
tersebut.
Gubernur DKI Jakarta,
Sutiyoso, kepada pers mengumumkan total kerugian fisik bangunan di taksir
mencapai 2,5 triliun rupiah lebih, belum termasuk isinya. Kerugian akibat
kerusuhan ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan kerusuhan Malapetaka 15 Januari
1974 atau dibandingkan dengan kasus 27 Juli 1996 yang menghancurkan puluhan
bangunan dan sejumlah kendaraan senilai 100 milyar rupiah, belum termasuk
korban jiwa.
Tersangka
kerusuhan tersebut mencapai sekitar 1.000 orang yang sempat di tangkap
aparatur. Mereka adalah para pelaku kerusuhan dan penjarahan di Jakarta dan
sekitarnya.
Setelah Presiden
Soeharto selesai mengikuti Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) di Kairo Mesir, 13-14 Mei 1998, Presiden Soeharto mengadakan
acara silaturahmi dengan masyarakat Indonesia yang berada di Kairo. Sebagaimana
dikutip beberapa media, Presiden Soeharto mengatakan, bila rakyat tidak lagi
memberi kepercayaan dirinya sebagai Presiden, maka ia siap mundur dan tidak
akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Ia selanjutnya akan
mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan
keluarga, anak-anak dan cucu-cucu.
Setelah
melewati proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden
Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik
Indonesia. Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi “bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis
waktunya” maka B.J Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil
Presiden secara resmi mengganti jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden
Republik Indonesia yang ke-3. Hal ini menandai berakhirnya Rezim Orde Baru dan
menjadi titik awal dari Era Reformasi.
2.
Dampak Terjadinya Krisis Moneter
Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas
krisis moneter yang menimpa dunia khususnya kawasan Asia Tenggara. Struktur
ekonomi nasional Indonesia pada saat itu masih lemah untuk mampu menghadapi
krisis global tersebut. Tentu saja hal ini memberikan dampak yang sangat besar
untuk bangsa Indonesia.
Salah satu kebanggaan pada masa pemerintahan Presiden
Soeharto yang selalu dikedepankan adalah keberhasilannya mengurangi jumlah
penduduk miskin. Pada tahun 1970, ada 70 juta orang miskin atau sekitar 60%
dari jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. Setelah itu, jumlah penduduk
miskin terus mengalami penurunan secara konsisten. Pada tahun 1996, jumlah penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan tersisa 22,5 juta jiwa atau 11,2% dari jumlah penduduk.
Krisis
ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah memaksa puluhan juta
penduduk Indonesia kembali terpuruk hidup di bawah garis kemiskinan. Pemicu
utamanya adalah meroketnya harga-harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Hal
ini disebabkan karena unsur pangan didalam perhitungan angka garis kemiskinan
teramat dominan, yaitu lebih dari 80%. Akibatnya, kenaikan harga pangan menjadi
sangat berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Selain itu, dengan memburuknya indikator-indikator
makroekonomi telah merambah ke sendi-sendi dunia usaha, sehingga membuat
eksistensi sektor usaha kian melemah. Ketergantungan yang cukup tinggi pada
bahan baku impor, membuat biaya produksi membengkak. Selain itu, para pengusaha
kesulitan membuat kalkulasi biaya produksi dan menentukan harga jual produk
karena pergerakan kurs yang sangat berfluktuasi. Belum lagi persoalan
ditolaknya Letter Of Credit yang
dikeluarkan oleh bank-bank nasional Indonesia, yang sangat menyulitkan
pengusaha untuk mengekspor hasil produksinya.
Masalah yang menerpa dunia usaha secara bertubi-tubi,
akhirnya membuat para pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
besar-besaran. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sudah
meningkat sejak tahun 1995, sementara Indonesia pada saat itu dihadapkan pada
pertambahan 3,2 juta jiwa angkatan kerja baru setiap tahun. Sehingga pada tahun
1998 mengalami peningkatan jumlah pengangguran terbuka dari 4,68 juta orang
menjadi 5,46 juta orang. Demikian pula jumlah setengah pengangguran, meningkat
dari 28,2 juta jiwa pada tahun 1997 menjadi 32,1 juta jiwa pada 1998.
Pertambahan jumlah penganggur dan setengah penganggur tersebut mengakibatkan
penurunan pendapatan masyarakat, selanjutnya berimplikasi pada krisis sosial di
berbagai bidang dan memengaruhi keamanan masyarakat.
Dampak lain yang didapatkan adalah dengan hilangnya
kepercayaan Internasional terhadap Indonesia, biaya sekolah luar negri
melonjak, laju inflasi yang semakin tinggi, meningkatnya kemiskinan dan
persediaan barang nasional, khususnya sembilan bahan pokok semakin menipis di
pasaran, menyebabkan harga kebutuhan bahan pokok semakin naik artinya biaya
hidup pun semakin tinggi.
Sebenarnya selain dampak negatif, krisis moneter pun
memberikan dampak positif untuk bangsa Indonesia. Secara umum impor barang,
termasuk impor buah menurun tajam. Hal ini tentu saja memberikan kesempatan
bagi para pengusaha kecil dalam negri untuk mengembangkan usahanya. Selain itu
perjalanan keluar negeri dan pengiriman anak untuk sekolah ke luar negeri ikut
berkurang. Namun secara keseluruhan, dampak negatif dari krisis moneter lebih
besar dari dampak positifnya.
3.
Peranan B.J Habibie di Indonesia
Pasca Krisis Moneter
Presiden B.J Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau
balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru. Pada saat itu,
perekonomian Indonesia sudah di ambang kebangkrutan. Produksi macet, tingkat
suku bunga meroket, perbankan dan lembaga-lembaga lainnya merosot. Cadangan
devisa menipis karena ekspor tersendat, sedangkan kebutuhan impor tidak mungkin
di tekan terus, investasi asing langsung maupun tidak langsung hampir berhenti
total dan pencairan pinjaman luar negeri yang telah disepakati mengalami
penundaan. Sementara itu, inflasi meningkat mencapai tiga digit, jumlah
pengangguran meledak mencapai belasan juta, dan sekitar 100 juta orang atau
separuh penduduk Indonesia berada di tepi jurang kemiskinan.
Pengangkatan B.J Habibie sebagai Presiden menimbulkan
berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Untuk pihak yang pro
menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional sesuai dengan pasal 8 UUD
1945. Namun sebaliknya untuk pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan
B.J Habibie dianggap tidak konstitusional. Tiga hari setelah dilantik menjadi Presiden
ke-3 Republik Indonesia, di sela-sela beredarnya berbagai opini publik yang bernada
merendahkan atas kemampuan B.J Habibie memimpin bangsa Indonesia, Presiden B.J
Habibie segera membentuk suatu kabinet yang disebut Kabinet Reformasi
Pembangunan dalam waktu kurang dari satu hari. Tugas pokok kabinet tersebut
adalah menyiapkan proses reformasi :
a. Di bidang politik antara lain dengan memperbaharui
berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan
berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang di amanatkan oleh
Garis-garis Besar Haluan Negara.
b. Di bidang hukum antara
lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi.
c. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian Undang-Undang
yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
Disamping itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah juga akan
memberikan perhatian khusus terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), revitalisasi lembaga perbankan
dan keuangan nasional, serta program-program yang menyentuh masyarakat banyak.
Kemudian pada tanggal 25 Mei 1998 Presiden Habibie
mengadakan sidang kabinet bersama para menteri di sebelah ruang kerja Presiden
di Bina Graha. Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Habibie menyampaikan
sasaran kerja. Khususnya dalam bidang ekonomi, Presiden menetapkan dua sasaran
utama, yaitu:
1) Mengatasi masalah-masalah mendesak yang ditimbulkan oleh
krisis ekonomi;
2) Melanjutkan dan mempercepat langkah-langkah reformasi
ekonomi.
Masalah-masalah mendesak yang menjadi perhatian dan perlu
di tangani adalah :
1) Memulihkan kepercayaan kepada rupiah dan mengendalikan laju
inflasi;
2) Menggerakan kembali roda produksi dan arus perdagangan,
yang akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan;
3) Mendorong bidang-bidang kegiatan ekonomi yang dapat
bangkit kembali dalam waktu singkat, termasuk sektor pertanian dan agrobisnis,
industri ekspor, industri yang memanfaatkan sumber daya alam dan sektor
pariwisata;
4) Mengamankan pelaksanaan APBN;
5) Memberikan perhatian khusus kepada golongan masyarakat
yang terkena dampak krisis ekonomi dengan memprioritaskan program-program padat
karya, menyediakan kebutuhan pokok (khususnya bahan makanan dan obat-obatan)
serta mendukung usaha kecil, koperasi, dan kegiatan ekonomi rakyat, serta
mengembangkan dan meningkatkan peranan bank-bank perkreditan rakyat;
6) Mempercepat penyelesaian bank-bank yang berada dibawah
pengawasa BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dalam rangka pembenahan
sektor perbankan;
7) Mempercepat upaya mengatasi masalah utang luar negeri
swasta;
8) Meningkatkan upaya untuk memperkuat dukungan dan
kepercayaan dari masyarakat internasional, terutama negara-negara sahabat dan
lembaga-lembaga keuangan internasional;
9) Melengkapi dan memperbaharui perangkat perundang-undangan
yang di perlukan untuk menunjang proses reformasi ekonomi.
Presiden Habibie juga memisahkan Bank Indonesia dari Kabinet
Reformasi Pembangunan. Alasannya karena keadaan Indonesia pada saat itu sangat
tidak menentu, sehingga Presiden harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan
secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, peran BI akan lebih pasti dan harus
dikelola oleh tim yang profesional serta berdedikasi tinggi. Tim tersebut harus
dapat berkarya menghadapi kendala politik, bebas berfikir dan beranalisis murni
secara profesional, yang tentu saja tidak boleh di atur dan di arahkan oleh Presiden
yang kedudukannya sangat politis dan kepentingannya mungkin dapat bertentangan
dengan hasil analisis dan kebijakan profesional. Dengan kata lain, tim pimpinan
BI harus memberi perhatian penuh pada tugas yang diharapkan oleh rakyat, yaitu menghasilkan
mata uang rupiah yang kuat, nilai tukar yang stabil dan berkualitas tinggi.
Sehingga untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah
diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen.
Selain itu, dalam upaya menanggulangi masalah
pengangguran, pemerintah telah melakukan Program Penanggulangan Dampak
Kekeringan Dan Mengurangi Kemiskinan (PDKMK) dan Program Penanggulangan
Penganggur Terampil (P3T). Dalam perjalanannya, PDKMK telah dapat menyerap
3.429.000 selama 3-4 bulan, sedangkan untuk P3T dapat mempekerjakan sebanyak
70.000 orang tenaga kerja terampil pada lembaga ekonomi produktif yaitu
koperasi dan perusahaan kecil menengah maupun wirausaha baru.
Hingga akhirnya, melalui pembentukan Kabinet Reformasi
Pembangunan dan segala kebijakan-kebijakannya dalam memimpin suatu negara, Presiden
Habibie telah membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa Indonesia,
khususnya dalam bidang ekonomi. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah
dicapai, diantaranya :
a. Kembalinya kepercayaan terhadap bangsa Indonesia, baik
dari masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Dengan pulihnya kepercayaan
secara bertahap, maka nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil dan secara
bertahap membaik dan akhirnya mencapai tingkat wajar. Hal ini telah meredam
tekanan inflasi, sehingga laju inflasi terus menurun. Harga barang-barang
pokok, serta subsidi yang harus di sediakan juga menurun secara bertahap.
Menurunnya inflasi diikuti dengan menurunnya tingkat suku bunga dan hal ini
juga mendorong bangkitnya kembali kegiatan ekonomi dalam negeri;
b. Nilai rupiah mengalami penguatan, inflasi menurun tajam,
dan ketersediaan serta distribusi kebutuhan pokok tidak lagi menjadi
permasalahan. Pada periode Januari-September 1999, laju inflasi hanya mencapai
2%, padahal laju inflasi pada periode sebelumnya sebesar 75,47%. Ditinjau dari
indeks harga konsumen, harga-harga pada bulan September 1999 dibandingkan
dengan harga pada bulan yang sama tahun sebelumnya hanya naik 1,25%. Padahal
setahun sebelumnya, harga-harga naik 82,4% dibandingkan harga-harga pada bulan
september 1997. Penurunan tingkat inflasi yang sangat berarti ini terjadi bukan
karena penurunan daya beli, tetapi terutama disebabkan oleh perbaikan nilai
tukar rupiah dan keseimbangan antara ketersediaan pasokan dengan kebutuhan
pangan, serta lancarnya distribusi 9 bahan pokok. Nilai tukar rupiah menurun
hingga mendekati Rp. 6.000 per dollar AS, sekalipun pernah melemah hingga
mencapai Rp. 9.000 per dollar AS akibat kekacauan yang terjadi di Timor Timur.
c. Membaiknya perbankan Indonesia, pemerintah telah
melakukan upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari 160 bank komersial
yang beroprasi pada bulan Juli 1997, 48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil
alih dan 11 bank direkapitalisasi dengan bantuan pemerintah. Aset-aset bank
yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan
Nasional. Jumlah aset perbankan yang telah dialihkan ke badan tersebut sampai
saat ini telah mencapai Rp. 350 triliun, yang kemudian aset-aset ini ditawarkan
kepada investor. Investor asing mulai berminat, bahkan beberapa diantaranya
telah mengambil alih saham bank. Ini berarti telah mulai kembalinya aliran
modal ke dalam negeri.
d. Kembali berjalannya usaha kecil, menengah dan koperasi;
pemerintah telah memprioritaskan kelompok usaha ini dalam rangka pengembangan
ekonomi rakyat dikarenakan kelompok usaha ini merupakan 99% dari pelaku ekonomu
nasional dan menyerap sekitar 88% tenaga kerja. Untuk membantu usaha kecil dan
menengah pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan agar dapat
meringankan beban mereka. Selain itu pemerintah juga telah menyediakan berbagai
program penyaluran kredit untuk membantu mereka dalam memeperoleh modal usaha.
e. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; seiring
mulai berjalanannya kegiatan ekonomi di dunia usaha, angka pengangguran pun
semakin berkurang. Pada tahun 1998, perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK
sebanyak 922 kasus meliputi 121.686 orang. Sementara pada tahun 1999 turun
menjadi 117 kasus meliputi 16.000 pekerja. Dengan demikian, dari tahun 1998
sampai dengan 1999, terdapat penurunan Pemutusuan Hubungan Kerja sebesar 805
kasus. Penururnan kasus PHK tersebut disebabkan karena mulai membaiknya kondisi
perekonomian. Data tersebut adalah resmi yang dipergunakan di Bappenas dan
Departemen lainnya bersumber pada Biro Pusat Statistik. Sementara itu dari data
survei yang dilakukan pada bulan Agustus 1999, dibandingkan dengan hasil survei
yang sama pada bulan Desember 1998, terindikasikan penurunan jumlah penduduk
miskin sebesar 12 juta jiwa, sehingga jumlah total penduduk miskin diperkirakan
sebesar 35 juta jiwa atau sebesar 17,6% dari total penduduk Indonesia. Data ini
memberikan indikasi bahwa penekanan laju inflasi sangat membantu meringankan
beban penduduk miskin.
BAB III
SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tentu
saja sering mengalami krisis moneter. Krisis moneter yang paling parah terjadi
pada pertengahan tahun 1997, pada saat pemerintahan Presiden Soeharto (Orde
Baru). Padahal sebelumnya ,pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat itu
sangat mengesankan, bahkan mendapat pujian dari Bank Dunia sebagai negara Asia berkinerja
tinggi.
Namun, ketika krisis finansial mulai melanda kawasan
Asia yang di awali dengan melemahnya nilai tukar Thailand baht terhadap dollar
AS, menyebabkan mata uang dollar semakin menguat dan akhirnya berimbas ke
rupiah. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah merosot, dari Rp. 2.500 per
dollar AS, menjadi Rp. 3.000 per dollar AS pada minggu ke dua Juli 1997. Bank Indonesia
berusaha membuat kebijakan dengan melebarkan rentang kendali rupiah, namun
krisis moneter, yang diikuti dengan semakin menipisnya tingkat kepercayaan,
membuat nilai rupiah semakin sulit dikontrol.
Langkah Presiden Soeharto mengundang Dana Moneter
Internasional pada 8 Oktober 1997 tidak banyak membantu, justru sebaliknya
semakin menambah beban hutang yang harus di tanggung rakyat Indonesia.
Kebijakan pemerintah menutup 16 bank membuat pelaku usaha semakin hilang arah.
Nilai rupiah semakin terperosok pada level Rp. 5.097 per dollar AS. Pada 8
Januari 1998, rupiah semakin melemah menjadi Rp. 9.800 per dollar AS dan
mencapai Rp. 11.050 pada akhir Januari 1998.
Jika di cermati, krisis moneter yang terjadi di
Indonesia tidak hanya disebabkan oleh krisis finansial yang melanda kawasan
Asia saja, tetapi juga di sebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia yang
lemah. Selain itu, akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dollar menyebabkan Indonesia
kesulitan membayar hutang luar negeri yang sudah menumpuk sebelum krisis
moneter terjadi. Hal ini akhirnya berdampak pada kegiatan ekonomi di dalam
negeri. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, yang akhirnya semakin
menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, harga bahan-bahan pokok pun
meroket naik dan mengalami kelangkaan. Angka kemiskinan semakin bertambah.
Banyak rakyat Indonesia yang menderita.
Hal ini akhirnya memicu kerusuhan-kerusuhan yang
dilakukan para cendikiawan dan mahasiswa, yang menuntut Presiden Soeharto untuk
mengundurkan diri dari jabatannya. Rangkaian aksi kerusuhan mencapai puncaknya
dengan meletusnya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Pada waktu itu, mahasiswa Universitas
Trisakti sedang melancarkan aksi unjuk rasa, namun mereka di hadang oleh aparat
keamanan, dan terjadilah bentrokan yang mengakibatkan tewasnya empat orang
mahasiswa akibat tembakan peluru tajam.
Kerusuhan juga berlangsung di beberapa daerah, telah
menimbulkan korban ratusan jiwa dan harta benda. Aksi-aksi kekerasan massa,
perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga tindakan asusila, menimbulkan
kesedihan dan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia.
Dengan kondisi negara yang kacau balau, diantara
para demonstran yang tidak juga berhenti melakukan kerusuhan, akhirnya pada
tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya
yang kemudian di gantikan oleh B.J Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil
Presiden.
Walaupun banyak masyarakat yang meragukan
kemampuannya untuk memimpin bangsa Indonesia, tetapi B.J Habibie telah
menunjukan beberapa prestasinya yang mengesankan. Jika di bandingkan dengan
kondisi Indonesia pada saat mengalami krisis moneter tahun 1997, pada tahun
1999 telah mengalami perbaikan yang berarti. Pada masanya, Presiden B.J Habibie
telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat
Indonesia. Nilai tukar rupiah kembali menguat serta laju inflasi mulai stabil,
bahkan berkisar pada 2% saja. Selain itu kondisi perbankan di Indonesia mulai
kembali sehat.
B.
Saran
Kita sebagai generasi muda hendaknya mengambil
pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada saat indonesia
mengalami krisis moneter. Berfikir sebelum bertindak sangat diperlukan. Jangan
sampai mengambil tindakan yang dapat merugikan semua kalangan seperti tawuran
atau demo yang berakhir dengan anarkis sehingga memakan korban jiwa. Dan bagi
pemerintah hendaknya lebih memperhatikan sistem perekonomian di indonesia
sehingga krisis moneter seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 tidak
terulang kembali.
